2 Prosedur Utama Perizinan Mendirikan Bangunan Kos-Kosan

Cokro.com – Ingin berbisnis dengan tenang? Pastikan bahwa semua urusan perizinan sudah beres dan legal. Termasuk juga ketika anda punya bisnis rumah kos alias kos-kosan.

Berdiri diantara pemukiman warga, apalagi yang padat penduduk, tentu anda idealnya harus memiliki perizinan, bukan hanya dari dinas terkait, namun juga dari warga sekitar.

Soal perizinan kos-kosan, setiap daerah dan wilayah bisa jadi akan memiliki aturan yang berbeda – beda. Di sini, tentu anda harus bisa mencermati regulasi di tiap wilayah, serta terus mengupdate perkembangan peraturan dari pemerintah daerah.

Namun setidaknya, ada dua prosedur yang harus anda terapkan demi bisa melakukan proses pembangunan bisnis indekos impian anda:

1. Mengurus IMB

Melansir dari laman Legalitas.org IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Perizinan hunian untuk kost-kostan dengan tempat tinggal akan berbeda ketentuan dan keterangan perizinannya.

Namun, tahun 2021 IMB telah dihapuskan dan berubah nama menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

PBG ini bersifat mengatur perizinan bagaimana bangunan harus dibangun. Aturan ini mengharuskan bangunan perlu memenuhi standar teknis yang telah diterapkan terlebih dahulu seperti standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung, standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan standar Pemanfaatan bangunan gedung.

Selain itu, pengaju harus mencantumkan fungsi dari bangunan tersebut untuk hunian, keagamaan, bisnis, sosial budaya, atau lainnya.

2. Perizinan dengan ketua RT/RW

Setelah mengantongi izin pembangunan dari pemerintah daerah setempat, selanjutnya Anda bisa melakukan sosialisasi kepada kepala daerah seperti RT, RW, perwakilan dari kelurahan, perwakilan dari tokoh masyarakat dan warga setempat.

Sosialisasi ini ditujukan untuk meminta restu dan memberitahukan bahwa bisnis Anda berdiri di lingkungan mereka. Dalam sosialisasi ini pemilik bisnis dapat meminta tanda tangan untuk kelengkapan perizinan pembangunan.

Dengan begitu, jika terjadi sesuatu warga setempat mengetahui siapa pemilik bisnis tersebut dan mudah untuk dihubungi.

Namun, ada beberapa lokasi yang tidak mengharuskan pemilik melakukan sosialisasi. Jika sudah mendapatkan tanda tangan dari kepala daerah seperti RT, RW, kecamatan, dan kelurahan, setelah itu bisa langsung mengurus di dinas perizinan.

Leave a Comment